AD/ART MOI

--

 

Materi MUNAS Ke 1 Media Online Indonesia

No: 001

            

 

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Duania saat ini telah mencapai keberhasilan pengembangan teknologi yang sangat baik terkhusus dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Informasi dengan mudahnya dapat diakses melalui media online, baik menerima maupun mengirim berita sampai kepelosok dunia. Ini merupakan moment yang tepat bagi semua penggiat kegiatan melalui sarana internet diantaranya media massa online, media perdagangan online, dan media sosial online, membentuk organisasi bersama untuk bersatu mengembangkan teknologi ini dalam berbagai bentuk, pola, dan kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi pertumbuhan kesejahteraan dan perdamaian, serta keutuhan ciptaan.

Kebersamaan bersinergi sebagai sesama pengguna internet dalam berbagai usaha dan kegiatan merupakan hal yang penting untuk pengembangan, pemanfaattan teknologi telekomunikasi melalui internet ini. Oraganisasi ini sebagai wadah bersama juga sangat dibutuhkan sebagai sarana koordinasi, pembinaan, penyaluran aspirasi dan dapat bermanfaat untuk saling melindungi satu dengan lainnya dari tindakan kriminalisasi dan marginalisasi oleh berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas geografi yang besar, dipisahkan dengan laut, pulau yang berjumlah ribuan sangat membutuhkan media online melalui internet untuk membangun, menjaga agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terbangun, jaya selama lamanya. Upaya merubah dasar negara, tindakan makar, penyebaran berita bohong (hoax), dan lainnya yang merongrong kedaulatan negara, merusak tatanan sosial, menimbulkan permusuhan, hasutan perbuatan yang mengandung SARA perlu dilawan dan dihapus dari sarana media online dalam bentuk pemberitaan, kampanye, iklan lainnya melalui sarana internet.

Saat ini telah ada ribuan media online dalam berbagai bentuk bidang usaha dan bayak berjalan sendiri sendiri tanpa sebuah naungan organisasi atau lembaga yang menjadi sara berkumpul untuk saling bekerjsama, menguatkan satu sama lain. Diyakini bahwa setiap media online yang bersinergi satu dengan lainnya akan lebih mudah maju dan berkembang. Selain itu kesatuan dalam sebuah lembaga akan lebih memudahkan setiap anggota untuk melawan berbagai kriminalisasi dan marginalisasi oleh kerena persaingan bisnis atau perbuatan kejahatan lainnya. Bersama dalam organisasi ini akan memudahkan semua anggota bersinergi dengan pemerintah dan pihak pihak lainnya untuk tujuan pembinaan dan atau kerjasama dalam berbagai bentuk.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tanpa membedakan Asal, Suku, Ras, Agama dan Golongan, para Pemilik Modal, Pengusaha Media Online Indonesia, pada tanggal 18 September 20178 di Graha Fareza Jakarta Pusat kami Taufiq Rachman, Lasman Siahaan, Rudi Sembiring Meliala, Suherman Saji, Toni Jaenudin, Lian Lubis, Nuhroji, Marlon Brando, Fery Rusdiono, Andi M uhammad Nirwansyah, Suparmono Hadi Susanto, Kunto Wibisono bersepakat bertandatangan mendirikan organisasi bagi media online di Indonesiasebagai wadah untuk mempersatukan diri yang terorganisir dalam rangka berpartisipasi bagi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Berdasar atas pemahaman diatas dan keyakinan akan rahmat Tuhan yang maha esa, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ini sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Bagian kesatu

N A M A

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Media Online Nusantara, selanjutnya disingkat atau disebut Media Online Indonesia.

Bagian kedua

W A K T U

Pasal 2

Perkumpulan Media Online Indonesia didirikan pada tanggal 18 September 2018 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian ketiga

K E D U D U K A N

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

 

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan Organisassi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).

 

BAB III

ASAS LANDASAN DAN SIFAT

Bagian kesatu

A S A S

Pasal 5

Berazaskan Pancasila dan berlandasan Undang-Undang  Dasar tahun 1945.

Bagian Kedua

S I F A T

Pasal 6

Perkumpulan Media Online Indonesia adalah  wadah khusus perkumpulan perusahaan media online yang bergerak di berbagai bidang Media Online yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis dan profesional seperti perusahaan Pers Online, Perdagangan Online, Media Sosial Online, dan kegiatan kegiatan media online lainnya yang tidak bertentangan dengan UUD dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

 

BAB IV

TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu

TUJUAN

Pasal 7

Perkumpulan Media Online Indonesia memiliki tujuan :

  1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Memupuk kesadaran Perkumpulan Media Online Indonesia untuk turut serta bagi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
  3. Mewujudkan kedaulatan Perkumpulan Media Online Indonesia dalam rangka mengembangkan kehidupan Demokrasi, Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  4. Terwujudnya Industri Pers Nasional yang bebas dan bertanggung jawab.
  5. Terwujudnya Perkumpulan Media Online Indonesia sebagai organisasi badan usaha yang memiliki tanggung jawab serta profesionalisme yang tinggi taat pada konstitusi dan setia kepada pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.

Bagian kedua

TUGAS POKOK

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Perkumpulan Media Online Indonesia adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi Ideologi, Ekonomi, Agama, Sosial Budaya dan Hukum, guna mewujudkan cita-cita Penulis dan Perusahaan Pers Media Online Indonesia.

Bagian ketiga

F U N G S I

Pasal 9

Perkumpulan Media Online Indonesia berfungsi :

  1. Menghimpun persamaan sikap dan kehendak Pemilik Modal/Pengusaha untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Pemilik Modal/Pengusaha dalam berkarya dan berkreasi.
  3. Sebagai sosial kontrol, Pemilik Modal/Pengusaha Pers Indonesia senantiasa bekerjasama dengan segenap elemen Bangsa Indonesia.

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

  1. Perkumpulan Media Online Indonesia beranggotakan Media Online yang diwakili Para Pemilik Modal/Pengusaha Media Online tersebut, yaitu mereka yang melakukan kegiatan pemberitaan, penyiaran, perdagangan, media sosial, dan usaha yang berbasis website, dan atau aplikasi internet lainnya.
  2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Perkumpulan Media Online Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (a), ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Bagian kesatu

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Perkumpulan Media Online Indonesia.
  2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan-peraturan Perkumpulan Media Online Indonesia.
  3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Perkumpulan Media Online Indonesia.
  4. Mentaati Kode Etik Perkumpulan Media Online Indonesia.
  5. Anggota Perkumpulan Media Online Indonesia tidak boleh merangkap keanggotaan organisasi Badan Usaha lain yang sejenis diwilayah Indonesia.

Bagian kedua

HAK ANGGOTA

Pasal 12

Setiap Anggota mempunyai Hak :

  1. Mengajukan usul dan saran serta memilih pengurus.
  2. Menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan organisasi.
  3. Membela diri.
  4. Mendapat pembelaan hukum dalam menjalankan kegiatan medianya.
  5. Menghadiri Musyawarah Nasional /Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Wilayah/Cabang.

 

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN WEWENANG

SERTA KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 13

Struktur Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia terdiri dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang masing-masing dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang, jika dibutuhkan dapat dibuat sampai ke tingat Kecamatan dan Desa.

Pasal 14

  1. Perkumpulan Media Online Indonesia dapat membentuk Badan Usaha.
  2. Pengaturan lebih lanjut tentang Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (a), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

  1. Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia yang bersifat kolektlf di tingkat Nasional.
  2. Pimpinan Pusat berwenang :
  3. Menentukan kebijakan di tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Keputusan Musyawarah nasional luar biasa dan Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  4. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang.
  5. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.
  6. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  7. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
  8. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  9. Melakukan koordinasi serta pertemuan berkala baik dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.
  10. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional.

Pasal 16

  1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah Badan Pelaksana tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.
  2. Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :
  3. Menentukan kebijakan di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional, maupun Rapat Kerja Wilayah serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  4. Mengusulkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang.
  5. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Piminan Cabang.
  6. Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban :
  7. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional maupun Rapat Kerja Wilayah, serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  8. Melakukan koordinasi serta pertemuan berkala  dengan Dewan Kehormatan
  9. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah.

Pasal 17

  1. Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.
  1. Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk menentukan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, maupun Rapat Kerja Cabang, serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  2. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
  3. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, maupun Rapat Kerja Cabang serta Peraturan Organisasi Perkumpulan Media Online Indonesia.
  4. Melakukan koordinasi serta pertemuan berkala dengan Dewan Kehormatan
  5. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

 

BAB VIII

BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 18

  1. Perkumpulan Media Online Indonesia dapat membentuk Badan Usaha untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.
  2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Usaha, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX

DEWAN PENDIRI, PENGAWAS, PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 19

  1. Dewan Pendiri hanya ada ditingkat pusat dan sentiasa melakukan pengawasan terhadap perjalanan organisasi dan dapat melakukan tindakan penyelamatan organisasi apabila dibutuhkan.
  2. Perkumpulan Media Online Indonesia memiliki Dewan Pengawas, Penasehat , Dewan Pembina di Tingkat Pusat di Tingkat Wilayah dan Tingkat Cabang.
  3. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Perkumpulan Media Online Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
  4. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (a) dan ayat (b), diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Perkumpulan Media Online Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
  5. Ketua Dewan Penasehat dan Dewan Pembina ditetapkan oleh MUNAS, serta penasehat dan pembina ditetapkan oleh  MUSWIL dan MUSCAB melalui Formatur.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendiri, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina serta Penasehat dan Pembina akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  7. Ketua Dewan Pendiri diatur dan ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri.

 

BAB X

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 20

a.   Perkumpulan Media Online Indonesia menjalin kerjasama dengan Organisasi Badan Usaha.

  1. Perkumpulan Media Online Indonesia mendapat menjalin hubungan kerjasama dengan Badan, Lembaga untuk maksud dan tujuan bersama.

 

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT

Bagian kesatu

Musyawarah dan Rapat-rapat

Tingkat Nasional

Pasal 21

  1. Musyawarah dan Rapat - rapat Tingkat Nasional terdiri atas :
  2. Musyawarah Nasional
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa
  4. Rapat Kerja Nasional
  5. Musyawarah Nasional :
  6. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia yang diadakan sekali dalam 5 (Lima) tahun.
  7. Musyawarah Nasional berwenang :
  8. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  9. Menetapkan Program Umum.
  10. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
  11. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum.
  12. Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat.
  13. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat.
  14. Menetapkan Ketua Dewan Pembina.
  15. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
  16. Musyawarah Nasional Luar Biasa
  17. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan Luar Blasa, diadakan atas permintaan dan atau pesetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah, disebabkan :
  18. Perkumpulan Media Online Indonesia dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal, dan kepentingan yang memaksa.
  19. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga Organisasi tldak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  20. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  21. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
  22. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan  pertanggungjawaban  atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
  23. Rapat Kerja Nasional :
  24. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Nasional.

 2.Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

e.  Jika dibutuhkan dapat dilakukan Rapat Kerja regional untuk beberapa DPW yang dilaksanakan oleh DPP.

Bagian kedua

Musyawarah dan Rapat-rapat

Tingkat Provinsi

Pasal 22

  1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Provinsi terdiri atas :
  2. Musyawarah Wilayah
  3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
  4. Rapat Kerja Wilayah
  5. Musyawarah Wilayah :
  6. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (Lima) tahun.
  7. Musyawarah Wilayah berwenang :
  8. Menetapkan Program Kerja di tingkat Provinsi.
  9. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
  10. Memilih Ketua DPW.
  11. Memilih Komposisl dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah.
  12. Memilih kan Ketua Penasehat
  13. Memilih kan Ketua Pembina.
  14. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
  15. Musyawarah Wilayah Luar Biasa :
  16. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan Luar Blasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :
  17. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Media Online Indonesia dalam keadaan terancam, atau menghadapi hal ihwal, kepentingan yang memaksa.
  18. Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Wilayah sehingga Organisasi tldak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  19. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dlselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  20. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
  21. Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Blasa tersebut.
  22. Rapat Kerja Wilayah :
  23. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Wilayah.
  24. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Bagian ketiga

Musyawarah dan Rapat-rapat

Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 23

  1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas
  2. Musyawarah Cabang
  3. Musyawarah Cabang Luar Biasa
  4. Rapat Kerja Cabang
  5. Musyawarah Cabang :
  6. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi Perkumpulan Media Online Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (Lima) tahun.
  7. Musyawarah Cabang berwenang :
  8. Menetapkan Program Kerja di tingkat Kabupaten/Kota.
  9. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
  10. Memilih Ketua.
  11. Memilih Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang.
  12. Memilih kan Ketua Penasehat.
  13. Memilih kan Ketua Pembina.
  14. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
  15. Musyawarah Cabang Luar Biasa :
  16. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan Luar Biasa, diadakan atas permintaan dan atau pesetujuan sekurang kurangnya 2/3 Anggota Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan :
  17. Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Media Online Indonesia dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal, kepentingan yang memaksa.
  18. Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  19. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
  20. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
  21. Dewan Pimpinan Cabang wajlb memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Blasa tersebut.
  22. Rapat Kerja Cabang :
  23. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Cabang.
  24. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 24

Peserta Musyawarah dan Rapat Perkumpulan Media Online Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB XIII

QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

  1. Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 adalah sah apabila dihadirl lebih darl setengah jumlah peserta.
  2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Dalam hal musyawarah pengambilan keputusan tentang Pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (a).
  4. Khusus tentang Perubahan Anggaran Dasar :
  5. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta harus hadir.
  6. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

 

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 26

Keuangan Perkumpulan Media Online Indonesia diperoleh dari :

  1. Iuran Anggota
  2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat
  3. Usaha-usaha lain dan sah yang tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia.

 

BAB XV

U S A H A

Pasal 27

Para Pengusaha Media Online, menjalankan usahanya dengan cara :

  1. Melakukan pemuatan dan penyiaran informasi.
  2. Melakukan Pemasangan/penayangan Iklan dalam berbagai bentuk.     

 

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 28

  1. Perkumpulan Media Online Indonesia sebagai Badan Hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan.
  2. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana tersebut pada ayat (a) kepada yang membidangi Hukum.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XVII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

  1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu.
  2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang pembubaran organisasi, musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh Peserta, dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi oleh Peserta yang hadir.
  3. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaannya diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga-lembaga Sosial di Indonesia.

 

BAB XVIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan-peraturan dan Badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 

BAB XIX

P E N U T U P

Pasal 31

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
  2. Rancangan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal 18 September 2018 dan menjadi pedoman dan acuan perjalanan organisasi sampai telah dilaksanakannya Musyawarah Nasional organisasi ini.

 

Ditetapkan di Jakarta, 18 September 2018

DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN MEDIA ONLINE INDONESIA

Ketua

Rudi Sembiring Meliala

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Untuk menjadi anggota Perkumpulan Media Online Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Media Online yang berada di pusat pemerintahan dan daerah yang melakukan kegiatan usaha pemberitaan atau media massa online , dan dapat berkonten perdangangan secara online, media sosial online, pemasaran secara online yang diwakili oleh Warga Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya berumur 17 tahun dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Setiap anggota terdaftar di DPP serta memiliki hak perwakilan di setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pusat medianya.
  3. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
  4. Sanggup dan bersedia mengikuti kegiatan organisasi.
  5. Mengajukan secara tertulis kepada pengurus cabang setempat atau Pengurus  setingkat lebih tinggi.
  6. Permohonan seperti tersebut pada butir 1 s/d 4, pengurus cabang harus meneliti secara cermat permohonan, dan segera meneruskannya ke Pengurus Pusat setiap permohonan yang memenuhi persyaratan.
  7. Pengurus Pusat dapat menyetujui, menangguhkan atau menolak pengangkatan keanggotaan yang diusulkan oleh Pengurus Cabang.
  8. Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan berstatus bakal calon anggota.

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban :

  1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Media Online Indonesia.
  2. Mematuhi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Ketentuan lain.
  3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan organisasi.
  4. Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakanyang merugikan organisasi.
  5. Menghadiri Musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan organisasi.
  6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program organisasi.
  7. Membayar Iuran Anggota.

Pasal 3

Setiap Anggota Berhak :

  1. Memilih dan dipilih menjadi Ketua, Pengurus dan atau jabatan - jabatan lain.
  2. Memperoleh   pendidikan,   bimbingan   dan   penataran   yang   diadakan oleh organisasi.
  3. Memperoleh   perlindungan   dan   pembelaan   hukum   dalam   menjalankan profesinya.

 

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

  1. Anggota berhenti karena :
  2. Media online yang menjadi anggota tutup atau tidak lagi melakukan kegiatan.
  3. Mengundurkan diri atas Permintaan Sendiri secara tertulis
  4. Diberhentikan
  1. Organisasi dapat memberikan tindakan organisatoris terhadap anggota  karena :
  2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota.
  3. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,dan Keputusan Musyawarah Nasional serta kebijakan organisasi lainnya.
  4. Melakukan tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas Pengusaha Media Online serta Perkumpulan Media Online Indonesia.
  5. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.
  6. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena tindakan pengkhianatan terhadap Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau tindak pidana kriminal.
  7. Tindakan organisatoris dapat berupa :

a. Peringatan keras dari Pengurus Cabang/Pusat

b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan

c. Pemberhentian penuh

  1. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota, diatur dalam peraturan organisasi.

 

BAB IV

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

  1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat, sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari:
    1. Ketua Umum
    2. Ketua-ketua
    3. Sekretaris Jenderal
    4. Wakil-wakil Sekretaris  Jenderal
    5. Bendahara Umum
    6. Wakil-wakil Bendahara Umum
    7. Dewan Pimpinan Pusat berwewenang mengangkat jabatan lainnya sebagai unit kerja untuk menunjang tugas dan fungsi DPP.

Pasal 6

a.   Susunan Dewan Pimpinan Wilayah,  sebanyak-banyaknya adalah 25 ( dua puluh lima ) orang yang terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil-wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil-wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil-wakil Bendahara

  1. Dewan Pimpinan Wilayah berwewenang mengangkat jabatan lainnya sebagi unit kerja untuk menunjang tugas dan fungsi DPW.

Pasal 7

  1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang, sebanyak-banyaknya adalah 20 ( dua puluh ) orang terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil-wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil-wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil-wakil Bendahara

  1. Dewan Pimpinan Cabang berwewenang mengangkat jabatan lainnya sebagi unit kerja untuk menunjang tugas dan fungsi DPC.

Pasal 8

  1. Syarat-syarat menjadi Pengurus Perkumpulan Media Online Indonesia adalah:
  2. Aktif menjadi Anggota.
  3. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan tidak Tercela.
  4. Memiliki Kapabilitas dan Akseptabilitas
  5. Tidak terlibat partai terlarang.
  6. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Organisasi.
  7. Setiap Pengurus dilarang merangkap jabatan dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Perkumpulan Media Online Indonesia secara Vertikal dan tidak menjadi anggota / pengurus di organisasi lain yang sejenis.
  8. Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat antara lain :
  9. Untuk masa pertama organisasi ini didirikan maka yang menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah salah satu Anggota Dewan Pendiri dan orang orang yang diusulkan oleh Dewan Pendiri yang sahkan dalam Musyawrah Nasional yang pertma.
  10. Pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah satu periode.
  11. Aktif terus menerus menjadi Anggota Perkumpulan Media Online Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun.
  12. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela.
  13. Memiliki Kapabilitas dan Akseptabilitas.
  14. Tidak terlibat partai terlarang.
  15. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Perkumpulan Media Online Indonesia.
  16. Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang antara lain :
  17. Memenuhi syarat menjadi pengurus sebagaimana ayat (a) diatas.
  18. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di bawahnya.

Pasal 9

  1. Pergantian Antar Waktu Pengurus terjadi karena :
    1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

 2.   Diberhentikan.

  1. berhalangan tetap / Meninggal dunia.
  2. Kewenangan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (A) angka 2 diatur sebagai berikut :
  1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh 50 + 1 Pengurus.
  2. Untuk Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Wilayah setelah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Untuk Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Wilayah setelah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditunuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
  4. Tata cara  pemberhentlan  Pengurus dan  Hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 10

Pengisian lowongan antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pengisian lowongan antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 12

Pengisian lowongan antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

 

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI, PEMBINA DAN PENASEHAT, PENGAWAS

Pasal 13

Sebagaimana diterangkan dalam  Bab IX Pasal 9 Anggaran Dasar Perkumpulan Media Online Indonesia, keberadaannya diatur sebagai berikut :

  1. DEWAN PENDIRI.
  1. Dewan Pendiri adalah orang orang yang pertama sekali mendirikan organisasi ini dan rapat Dewan Pendiri memiliki kuasa dan wewenang untuk menetapkan bahwa organisasi ini dalam keadaan rawan, berbahaya, dan perlu diselamatkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) dalam waktu segera.
  2. Dewan Pendiri Dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh rapat Dewan Pendiri.
  3. Kedudukan Dewan Pendiri hanya di tingkat pusat.
  4. Anggota Dewan Pendiri adalah yang pertama sekali secara bersama sama memutuskan mendirikan organisasi ini dan anggotanya dapat ditambahkan kemudian berdasarkan keputusan rapat dewan pendiri.
  5. Dewan Pendiri melakukan upaya agar penyelenggaraan organisasi tetap berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula organisasi ini didirikan.
  6. Dewan Pendiri dapat melakukan tindakan penyelamatan dalam bentuk pengambil alihan sementara Kepemimpinan Organisasi serta menyelenggarakan Musyarah Nasional secepatnya apa bila organisasi ini dianggap dalam keadaan kritis atau berbahaya oleh rapat Dewan Pendiri.
  7. Anggota Dewan pendiri dapat mengundurkan diri dan atau diberhentikan jika tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang menyimpang dan membahayakan organisasi.
  8. Rapat Dewan Pendiri sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pendiri, dan keputusan sah dengan pengambilan suara ½ N + 1 (lebih dari setengah jumlah qourum) peserta rapat Dewan Pendiri.
  1. DEWAN PEMBINA

a)         Dipimpin oleh seorang Ketua, wakil ketua dan memiliki anggota.

b)         Kedudukan Dewan Pembina hanya di tingkat pusat.

c)         Dewan Pembina beranggotakan sekurang-kurangnya5 (lima)orang dansebanyak-banyaknya  7 (tujuh) orang, termasuk Ketua dan Sekretaris.

d)         Ketua Dewan Pembina dipilih oleh Munas untuk masa bakti 5 (lima)  tahun

e)         Kepengurusan Pembina DPP disahkan oleh Pimpinan Munas, dan dilantik oleh pembina.

f)          Bersama Pengurus DPP memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dan lembaga masyarakat serta kepada perorangan yang berjasa dalam pengembangan Media Online.

  1. DEWAN PENASEHAT DAN PENGAWAS

a)   Dipimpin oleh seorang Ketua.

b)   Kedudukan Dewan Penasehat dan Pengawas hanya di tingkat pusat

c)   Dewan Penasehat dan Pengawas beranggotakan sekurang-kurangnya  5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris

d)   Personalia Dewan Penasehat dan Pengawas diupayakan berasal dari berbagai disiplin ilmu, yang terdiri dari : Politik, Sosial, Budaya, Transportasi, Perkotaan dan IT, sehingga diharapkan mampu meningkatkan serta mengembangkan kemampuan anggota baik dalam bidang manajemen maupun bidang lainnya.

e)   Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas dipilih oleh Munas untuk masa bakti 5 (lima)  tahun

Pasal 14

  1. Dewan Pendiri, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
  2. Penasehat, Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah/Cabang adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya

 

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS LEMBAGA DAN BADAN

Pasal 15

  1. Badan Usaha dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan
  2. Badan Usaha betugas sebagai sarana penunjang pelaksanaan Program Kerja Perkumpulan Media Online Indonesia.
  3. Komposisi dan Personalia kepengurusan Badan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah.
  4. Badan Usaha dapat melakukan koordinasi dengan Badan Usaha yang berada satu tingkat dibawahnya.
  5.   Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha, diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT

Bagian kesatu

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 16

  1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :
  2. Dewan Pendiri.
  3. Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah
  5. Peninjau terdiri atas :
  6. Unsur Penasehat
  7. Unsur pembina
  8. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
  9. Badan Usaha Tingkat Pusat
  10. Undangan terdiri atas :

1. Perwakilan Organisasi Media Online Sejenis

2. Perwakilan Institusi

3. Perorangan

Pasal 17

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (a), sampai dengan (g) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 18

  1. a. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :
  2. Dewan Pimpinan Pusat
  3. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah
  4. Peninjau terdiri atas :
  5. Unsur Dewan Penasehat
  6. Unsur Dewan Pembina
  7. Badan Usaha Tingkat Nasional
  8. Unsur Dewan Pimpinan Cabang

d.   Undangan terdiri atas :

1. Perwakilan Organisasi Media Online sejenis

2. Perwakilan Institusi

3. Perorangan

  1. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian kedua

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT WILAYAH

Pasal 19

  1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :

1. Unsur Dewan Pimpinan Pusat

2. Dewan Pimpinan Wilayah

  1. Peninjau terdiri atas :

1. Penasehat

2. Pembina

3. Unsur Dewan Pimpinan Cabang

  1. Undangan terdiri atas :

1. Perwakilan Organisasi Media Online Sejenis

2. Perwakilan Institusi

3. Perorangan

  1. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Pimpinan Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh Peserta.
  3. Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (a) sampai dengan (g) berlaku bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 21

  1. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :

1. Unsur Dewan Pimpinan Pusat

2. Dewan Pimpinan Wilayah

  1. Peninjau terdiri atas :

1. Penasehat

2. Pembina

2. Unsur Dewan Pimpinan Cabang

  1. Undangan terdiri atas :

1. Perwakilan Organisasi Media Online sejenis

2. Perwakilan Institusi

3. Perorangan

  1. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

 

Bagian ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT CABANG

Pasal 22

  1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :

1. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah

2. Dewan Pimpinan Cabang

  1. Peninjau terdiri atas :

1. Penasehat

2. Pembina

3. Perwakilan Organisasi Media Online Sejenis

2. Perwakilan Institusi

  1. Undangan terdiri atas :
  2. Perorangan
  3. Penerbit, Pemilik dan Pengelola Media Online
  4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

f.    Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh Peserta

  1. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 23

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (a) sampai dengan (g) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 24

  1. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :

1. Peserta

2. Peninjau

3. Undangan

  1. Peserta terdiri atas :

1. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah

2. Dewan Pimpinan Cabang

  1. Peninjau terdiri atas :

1. Penasehat

2. Pembina

3. Organisasi Media Online Sejenis

2. Perwakilan Institusi

  1. Undangan terdiri atas :
  2. Perorangan
  3. Penerbit, Pemilik dan Pengelola Media Online
  4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

BAB VII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 25

  1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara
  2. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 26

  1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia oleh Peserta Musyawarah.
  2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.
  3. Ketua Umum dan Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
  4. Penyusunan Pengurus Pimpinan Perkumpulan Media Online Indonesia dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
  5. Tata cara pemilihan Pimpinan Perkumpulan Media Online Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat (a) sampal Ayat (d) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan tersendiri.

 

BAB VIII

K E U A N G A N

Pasal 27

  1. Sumber keuangan yang berasal dari Iuran Anggota Perkumpulan Media Online-Indonesia terdiri atas:
    1. Setiap Anggota diwajibkan untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saat mendaftar berlaku selama satu tahun kalender.
    2. Bantuan lainnya yang bersifat  tidak mengikat
  2. Pengaturan pendapatan lainnya sebagai berikut :
    1. Untuk DPP sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
    2. Untuk Member sebesar  80 %  (Delapan Puluh Persen)
    3. Seluruh transfer dana harus melalui Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Hasil usaha lain yang tidak bertentangan menurut peraturan perundang – undangan
  4. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi harus melalui Rekening Bank Dewan Pimpinan Pusat serta dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia pada Musyawarah Nasional, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
  5. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban Keuangan Perkumpulan Media Online Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 28

a. Jenis perselisihan Hukum :

  1. Sengketa Perkumpulan Media Online Indonesia
  2. Sengketa Perdata

b. Penyelesaian perselisihan Hukum :

1. Musyawarah

2. Arbitrase

3. Peradilan

c. Ketentuan lebin lanjut tentang penyelesalan perselisihan Hukum,diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB X

A T R I B U T

Pasal 2

  1. Perkumpulan Media Online-Indonesia memiliki Panji-panji, Lambang dan Mars Perkumpulan Media Online-Indonesia.
  2. Ketentuan tentang Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 30

  1. Hal–hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan Keputusan–keputusan lainnya.
  2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Agustus 2018 dan menjadi pedoman dan acuan perjalanan organisasi sampai telah dilaksanakannya Musyawarah Nasional organisasi ini.

 

Ditetapkan di Jakarta, 18 September 2018

KETUA DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN MEDIA ONLINE INDONESIA

Ketua

Rudi Sembiring Meliala

 

Anggota MOI

Graha Fareza, Jl. Patung No. 14 Johar Baru, Jakarta Pusat 021-420 3656 dpp[at]moi.or.id

Tentang MOI

Media Online Indonesia adalah sebuah organisasi yang menaungi semua media online di Indonesia. Kepengurusan Organisasi ini ada Pengurus Pusat atau DPP MOI dan ada di DPW seluruh Propinsi dan DPC di semua Kota dan Kabupaten. Harapan kami semua Media Online yang ada di Indonesia bergabung bersama Media Online Indonesia untuk berkarya demi kemajuan nusa dan bangasa.

Salam

Ketua Dewan Pendiri - Rudi Sembiring Meliala